Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Transformasi Penegakan Hukum Lingkungan



Salah satu alasan saya menjadi blogger adalah bisa belajar banyak hal baru, termasuk dalam bidang ilmu yang saya kuasai. Hari Selasa, 30 Oktober 2018 lalu, saya berkesempatan belajar tentang Transformasi dalam Mewujudkan Penegakan Hukum di Sektor Alam di acara Forestival 4 yang diselenggarakan Asia Foundation dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dalam program SETAPAK (Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola).

Dalam sesi yang saya hadiri, acara lebih banyak membahas mengenai pengawasan terhadap aparat hukum yang terutama menangani kasus-kasus hukum kehutanan (sumberdaya alam) dan tindak lanjutnya. Narasumber berkompeten yang hadir yaitu Sukma Violetta, S.H., LL.M (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI) dan Indro Sugianto, S.H., M.H., (Komisioner Komisi Kejaksaan RI). 

Untuk bisa ikut serta dalam pengawasan tersebut, maka kedua narasumber tersebut menjelaskan secara gamblang mengenai kedua konstitusi tersebut, dan bagaimana prosedur laporan pengaduan dari masyarakat sipil. 

Komisi Kejaksaan RI


Indro Sugianto, S.H., M.H., (Komisioner Komisi Kejaksaan RI)


Komisi yang beralamat di Jln. Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta ini bertugas mengawasi kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dengan jangkauan di dalam dan di luar kedinasan. Pengawasan dilakukan terutama dari pengaduan masyarakat. 

Laporan atau pengaduan dari masyarakat akan diterima Komisi Kejaksaan untuk ditelaah dan dipantau prosesnya penanganan laporan tersebut. Setelah itu Terlapor akan diperiksa dan kemudian tindak lanjut kepada Presiden RI.

Masyarakat bisa membuat pengaduan dengan mengunduh form pengaduan di website Komisi Kejaksaan dan mengisinya, setelah itu bisa dikirim lewat pos ataupun email.

Kejaksaan menangani jenis kasus hukum, seperti pidana, perdata, dan administrasi. Hukum lingkungan sendiri merupakan persilangan antara kasus hukum pidana dan perdata, sehingga penyelesaian kasus harus dilakukan melalui banyak pintu. Pintu-pintu inilah yang membuat celah untuk kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Kejaksaan, sehingga pentingnya masyarakat tetap mengawasi proses jalannya hukum lingkungan tersebut.


Komisi Yudisial RI

Sukma Violetta, S.H., LL.M (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI)



Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang termaktub dalam UUD 45 Pasal 24B yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan lainnya. 
KY berfungsi sebagai pengawas dan penegak kode etik bagi Hakim. Komisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim dalam hal perilaku tidak profesional hakim (tidak cukup mempertimbangkan atau tidak sesuai dengan asas peradilan) dan pelanggaran perilaku hakim (bertemu para pihak, suap, dan perbuatan tercela). 

Komisi ini juga menerima pengaduan masyarakat dalam pengawasan hakim, asalkan identitas pelapor jelas, ada saksi dan bukti-bukti. Menurut Ibu Sukma, wilayah dengan laporan aduan terbanyak adalah Jawa Timur, Sumatra Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. 

Penanganan laporan masyarakat di KY memiliki prosedur, yaitu: laporan diterima dan diverifikasi, setelah itu dianalisis, riksa pelapor dan saksi, memutuskan laporan. Bila laporan aduan lolos, maka Terlapor (Hakim) akan diperksa dan kemudian sidang pleno akan memutuskan terbukti atau tidaknya laporan pengaduan tersebut.


Pentingnya Penegakan Hukum Lingkungan


Kehutanan merupakan salah satu sektor penting dalam kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan kita. Namun, banyak sekali terjadi kasus di sektor ini, seperti perubahan lahan tanpa izin, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Penyimpangan pengelolaan hutan ditambah dengan lemahnya regulasi dan penegakan hukum dalam sektor ini, membuat upaya untuk pelestarian hutan sesuai dengan fungsinya ini sulit untuk dilakukan. 

Maka penting dilakukan regulasi yang mengatur tata hutan oleh pemerintah dengan penegakan hukum yang tegas. Dan, yang terpenting, terlibatnya masyarakat sipil dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor ini sehingga transformasi di sektor penegakan hukum lingkungan bisa terwujud.









26 komentar

  1. Setuju.. penegakan hukum lingkungan perlu banget diperketat, dengan aturan yg jelas. Sedih kalo liat penebangan hutan dan pembangunan yg makin seenaknya aja :(

    BalasHapus
  2. Isu pembakaran hutan itu yg bikin miris. Kebayang berapa banyak habitas alami mahluk hidup disana harus mati termasuk hewan langka yg harusnya dilindungi. Sosialisasi mengenai hukum lingkungan ini semoga bikin semua makin sadar utk sama2 jaga

    BalasHapus
  3. Hukumnya sudah ada, tinggal prakteknya yang harus tegas. Sayang banget kalau alam di Indonesia semakin rusak karena hukum yang tidak tegas

    BalasHapus
  4. Betul sekali penegakkan hukum di lingkungan hutam sangat penting. supaya semakin banyak hutan yang dilindungi :)

    BalasHapus
  5. Bagus sekali mba acaranya. Hutan memang sangat penting dilindungin, jangan sampai dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab.

    BalasHapus
  6. Pedih rasanya kalau dengar berita tentang kebakaran hutan, siapa menyalahkan siapa yg malah marak di berita. Mudah2 regulasi yg dicanangkan melalui program ini meminimalisir adanya perusakan lingkungan, dan sbgai warga mmg sdh sepatutnya kita ikut berkontribusi menjaga lingkungan 😊

    BalasHapus
  7. Pembakaran hutan dan penebangan ilegal pasti banyak kasusnya ya. Semoga bisa diputuskan seadil-adilnya bbrp agar rakyat dan lingkungan terlindungi dari oknum

    BalasHapus
  8. Masyarakat bisa membuat pengaduan dengan mengunduh form pengaduan di website Komisi Kejaksaan dan mengisinya, setelah itu bisa dikirim lewat pos ataupun email.

    Nah, ini harus diketahui oleh masyarakat luas. Tapi harus tahu juga tentang hukum terkait biar tidak asal dan tidak hoax ya

    BalasHapus
  9. partisipasi masyarakat dan juga semua elemen lingkungan memang sangat penting ya Mba. Mari kita berpartisipasi secara aktif

    BalasHapus
  10. Miris melihat hukum Indonesia.. Banyak BC tentang hutan kita tapi banyak masyarakat yang menganggap itu demua tifak penting, bayangkan jika Indonesia tidak memiliki hutan lagi akan seperti apa gersangnya

    BalasHapus
  11. Salah satu keuntungan menjadi blogger ya salah satunya bisa ikut acara keren seperti ini ya, Kak. Semua lapisan masyarakat pun juga harus terus dan tetap menjaga lingkungan sekitar.

    BalasHapus
  12. Waduh aku angkat tangan deh kalo bicara mengenai hukum, suka mumet hehehe. Yang penting hukum di Indonesia bisa jujur dan adil aja deh :)

    BalasHapus
  13. Andai saya bisa datang ke acara ini, rasanya pengen banget nanya gimana mengatasi nepotisme yang dilakukan untuk mengamankan korupsi. Suka gemes ngeliat fenomena ini.

    BalasHapus
  14. Aku nih mbak jadi saksi gimana rusaknya hutan Kalimantan. Dulu waktu awal merantau buat sekolah ke Jawa dr Kalimantan sana. Waktu dr atas pesawat masih hijau pemandangan daratan. Sekarang udah merah dan gersang. Hutannya habis dibabat

    BalasHapus
  15. Saya sendiri geram aturan ada tapi nasih dilanggar. Bahkan yang langgar kebanyakan yang buat regulasinya sendiri. Makin dobel mangkel kan jadinya.

    BalasHapus
  16. Bener banget. Masyarakat sipil justru jadi ujung tombaknya kalo kata saya. Soalnya, masyarakat sipillah justru yang paling tahu jika terjadi pelanggaran di lapangan. Sebab memang kesehariannya ada di lapangan.

    BalasHapus
  17. Setuju memang harus di tegakkan, saya kesel banget sama lahan2 yang harusnya jadi penghijauan malah dibuat bangunan, itu kaya hutan-hutan di Kalimantan pada gundul gegara dijadikan lahan sawit.

    BalasHapus
  18. Hutan yag harusnya dijaga dan dilestarikan tapi masih banyak pihak yang gak bertanggung jawab ya. Makanya gak salah kalau sekarang penegakan hukum lingkungan diperlukan banget

    BalasHapus
  19. Baca ini jadi belajar lagi ke masa SMA. Dulu susah banget ngapalin apa itu yudisial wkwk

    BalasHapus
  20. Kadang masyarakat sipil mau melapor juga masih ada rasa takut ya..jadi maju mundur maju mundur gitu nggak pake cantik *eh :D

    BalasHapus
  21. Naa...yang aku tau, masyarakat sipil ini mengikuti siapa yang bayar, kak...
    Jadi rada ribet sebenarnya di lapangannya.

    Semoga ada jalan kluar yang terbaik.

    BalasHapus
  22. Hutan Indonesia makin banyak yang rusak ya. Saya juga penasaran gimana dgn perusahaan2 perkebunan macam kebun sawit ya. Krn ditengarai jg ada kontribusi thd hilangnya habitat hewan langka

    BalasHapus
  23. Hutan itu ibarst jantung bumi, wajib dijaga dan dirawat dengan baik untuk kehidupan di bumi

    BalasHapus
  24. Sedih banget, setiap musim kemarau datang pembakaran hutan itu nyaris ga bisa dielakkan. Pasti aja ada. Kerasa untuk yang tinggal di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Semoga hukum bisa ditegakkan.

    BalasHapus
  25. Tinggal prakteknya nih harus adil ke siapapun yang melakukan pembakaran :)

    BalasHapus
  26. Cocok ni temanya, perlu disosialisasi dan kemudian dipraktekkan bersama-sama dari lingkungan yang paling kecil. Semoga berhasil menjadi lebih baik ya

    BalasHapus